Ribuan Mitra MBG Demo di DPRD Trenggalek, Tuntut Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut
Massa menilai program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa sekolah, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Mereka menuntut agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Sedikitnya 3.000 peserta aksi yang terdiri dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM hingga relawan MBG menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.
Massa menilai program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa sekolah sebagai penerima manfaat, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Ketua Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Trenggalek, Imam Waldi, mengatakan program MBG telah membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan berbagai sektor usaha lokal yang menjadi pemasok kebutuhan pangan.
“Aksi ini kami lakukan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo. Program ini baik dan memberikan manfaat bagi banyak lapisan masyarakat,” ujar Imam.
Dalam aksi tersebut, paguyuban menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta program MBG tetap dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaan.
Kedua, mendesak pemerintah membersihkan program dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta menegakkan hukum secara transparan.
Ketiga, mendorong pelibatan lebih besar terhadap UMKM dan produk lokal dalam rantai pasok MBG.
Aspirasi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Doding menyatakan pihaknya sepakat dengan tuntutan yang disampaikan massa dan berkomitmen meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, DPRD juga mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya semakin baik serta bebas dari praktik korupsi.
“Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan akan kami tindak lanjuti ke pemerintah pusat. DPRD juga sepakat bahwa program ini harus terus dievaluasi, praktik korupsi harus dihilangkan, dan produk lokal harus diutamakan,” tegas Doding.
Di hari yang sama, DPRD Trenggalek juga menerima audiensi dari PMII Trenggalek yang menyampaikan sejumlah masukan terkait tata kelola MBG. Hasil audiensi tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi perbaikan pelaksanaan program di Kabupaten Trenggalek.
