PMII Trenggalek Desak Evaluasi Total MBG, Soroti Pengawasan hingga Dugaan Salah Sasaran
PMII mengusulkan pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Trenggalek, Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (22/6/2026).
Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, menegaskan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.
“Intinya kami meminta evaluasi total MBG di Kabupaten Trenggalek,” tegas Beni usai mengikuti RDP.
Menurutnya, PMII menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait lemahnya pengawasan. Beberapa instansi yang dinilai memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengelolaan program disebut belum menjalankan fungsinya secara optimal.
Selain itu, PMII mengusulkan pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan masyarakat secara langsung. Langkah tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga mendapat kontrol publik.
“Selama ini masyarakat sering baru mendapat perhatian ketika persoalan sudah viral. Padahal pengawasan seharusnya bisa dilakukan sejak awal,” ujar Beni.
PMII juga menyoroti kurangnya respons pemerintah daerah terhadap perkembangan regulasi yang diterbitkan BGN. Salah satunya terkait aturan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui APBD.
Lebih jauh, organisasi mahasiswa tersebut menilai pelaksanaan MBG saat ini masih menyisakan persoalan mendasar, termasuk dugaan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Menurut PMII, program perlu direformulasi agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.
Dalam aksi yang menyertai agenda tersebut, PMII turut membawa replika kepala babi sebagai simbol kritik dan kecurigaan terhadap tata kelola program MBG. Simbol itu dikaitkan dengan pernyataan Kepala BGN pada awal 2026 mengenai keterlibatan partai politik dalam pengelolaan dapur SPPG.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menegaskan pihaknya siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Meski merupakan program pemerintah pusat, DPRD tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Seluruh aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola MBG di Kabupaten Trenggalek,” kata Doding.
