Novita Hardini Dukung Aksi Mahasiswa, Sebut Kritik Publik Alarm bagi Pemerintah

Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian dari aspirasi rakyat yang harus didengar dan dihargai oleh seluruh pemangku kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita saat menanggapi dinamika geopolitik dan situasi nasional yang memicu berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ia menilai mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku.

“Mahasiswa adalah bagian dari rakyat Indonesia yang suaranya wajib kita dengar. Saya sangat mendukung gerakan-gerakan mahasiswa dan semua lapisan masyarakat seharusnya ikut mendukung serta melindungi suara-suara yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Novita menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, ia mendorong generasi muda untuk tetap aktif mengawal jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan bentuk partisipasi publik dalam proses demokrasi. 

Kehadiran kritik dan masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas.

“Mahasiswa berhak bersuara ketika melihat ada kebijakan yang dinilai tidak masuk akal atau berpotensi membuka ruang ketimpangan sosial. Itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut, Novita menilai gelombang aspirasi yang muncul dari kalangan mahasiswa harus dipandang sebagai peringatan bagi para pengambil keputusan. 

Menurutnya, setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan.

Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Oleh karena itu, proses pengambilan kebijakan harus dilakukan secara matang dan penuh pertimbangan.

Novita juga mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, untuk menjadikan kritik dan aspirasi masyarakat sebagai momentum memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan.

“Jangan hanya melihat diri sebagai pejabat. Kemanusiaan harus selalu menjadi hal pertama dalam setiap pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat perlu didengar agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.